KPU Apresiasi Koordinasi Tahapan Pemilu Polres Aru

Jajaran Komisioner KPU Provinsi Maluku.
Jajaran Komisioner KPU Provinsi Maluku.

KPU Provinsi Maluku memastikan koordinasi kegiatan tahapan Pemilu dan proses hukum di Kabupaten Kepulauan Aru antara penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum berjalan baik, terutama berkaitan pengaturan jadwal pemeriksaan dan jadwal tahapan.


Hal ini ditegaskan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Maluku Almudatsir Zain Sangadji dalam rilis yang diterima redaksi. (22/11).

Penegasan ini disampaikan untuk  meluruskan informasi  adanya  anggapan bahwa Polres Aru menghambat tahapan Pemilu,  karena tidak memberi izin kepada ketua dan anggota KPU dalam mengikuti kegiatan  di luar daerah, setelah mereka ditetapkan tersangka.

"Kami perlu luruskan ada panggilan pemeriksaan dari Polres padaa 20 November 2023, namun ketua dan anggota KPU Kepulauan Aru minta dijadwalkan untuk memenuhi panggilan tersebut  pada tanggal 27 November 2023", ungkap dia.

Alasannya karena mereka harus menghadiri sidang di Bawaslu Provinsi Maluku tanggal 20 November 2023  dan salah anggota Bimtek di Jakarta tanggal 21 s.d 24 November 2023. Kemudian juga ketua dan salah satu anggota juga melakukan monitoring pencetakan surat suara di Gresik, Jawa Timur.

Dan berdasarkan koordinasi tersebut Polres Aru memberikan izin  sebagaimana juga koordinasi-koordinasi sebelumnya, yakni dengan  memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti kegiatan tahapan.  Dan menyesuaikan jadwal pemeriksaan mereka sebagai tersangka.

Dikatakannya sedari awal KPU Provinsi Maluku menghormati proses hukum yang menjadi wewenang penegak hukum. Dan juga memastikan bahwa tahapan Pemilu tetap terselenggara sesuai kewenangan penyelenggara Pemilu.

KPU Maluku selalu memastikan kepastian tahapan terselenggara di semua kabupaten/Kota, lebih khusus di Kepulauan Aru dengan melakukan pengawasan melekat, sehingga tahapan Pemilu tetap terselenggara dengan baik dan lancar.

Apalagi, lanjut dia, saat ini sedang sibuk2-nya KPU menyelenggarakan dan memastikan produksi dan  distribusi  logistik, pelaksanaan kampanye,  pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu.(*)